Gerindra: Kebijakan Jokowi Soal BBM Tidak Pro Rakyat

Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Presiden Joko Widodo segera mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, yang sudah diberlakukan sejak Selasa 18 November 2014.

Ketua Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan langkah yang diambil pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sangat tidak berpihak kepada rakyat. Pasalnya, harga minyak mentah dunia saat ini sedang mengalami penurunan.

"Kalau dibatalkan ngapain pakai hak itu (interpelasi). Kita minta dibatalkan karena ini tidak pro rakyat," ujar Muzani, Rabu 19 November 2014.

Anggota Komisi I DPR itu tidak menampik bahwa dalam waktu dekat upah buruh akan naik. Namun, menurutnya, hal itu tidak sebanding dengan beban biaya hidup yang akana ditanggung akibat kenaikan harga BBM.

"Saya kira Presiden harus menjelaskan kepada rakyat alasan-alasan mendasar kenaikan ini," kata Muzani.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu membeberkan dua alasan mengapa kenaikan BBM tidak tepat dilakukan sekarang. Pertama, harga minyak dunia sedang turun, dan semua negara berpesta pora memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menikmati harga BBM murah.

"Tapi di Indonesia malah naik. Jadi pertanyaan kita adalah kacamata apa yang dipakai oleh pemerintah. Apakah salah membaca peta atau apa," ucapnya.

Alasan kedua, kenaikan kurs rupiah tidak sebanding dengan besarnya penurunan harga minyak mentah dunia yang mencapai 30 persen. Jika kedua hal itu dikonversi, menurut Muzani, harga BBM seharusnya mengalami penurunan.

"Harus diakui bahwa ada kenaikan kurs rupiah terhadap dolar sebesar 4 persen dari total pagu APBN. Tapi kan ada penurunan harga BBM dari yang ditetapkan di pagu APBN, dari US$105 menjadi US$73 itu jauh sekali, sekitar 30 persen," jelas dia. (ren)

sumber : http://politik.news.viva.co.id/news/read/559735-gerindra--kebijakan-jokowi-soal-bbm-tidak-pro-rakyat